FAKULTAS HUKUM • S-2 PASCASARJANA

Profil Magister Hukum UM Buton

Pusat keunggulan pendidikan hukum pascasarjana yang berwawasan kebangsaan, berkarakter maritim kepulauan, dan berlandaskan etika Al-Islam Kemuhammadiyahan.

Tentang Kami

Menjawab Dinamika Hukum Kawasan Kepulauan

Program Studi Magister Hukum (S-2) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton didirikan untuk merespons kebutuhan mendesak akan sumber daya ahli hukum yang mampu menjawab persoalan riil di kawasan maritim timur Indonesia.

Kota Baubau sebagai episentrum peradaban Kesultanan Buton memiliki warisan hukum adat maritim yang sangat kaya. Berlandaskan konteks sosiologis tersebut, Magister Hukum UM Buton mendesain kurikulum yang tidak hanya menelaah hukum positif nasional secara dogmatis, namun juga membedah interaksi antara hukum negara, hukum adat, dan keadilan sosio-ekologis.

Terakreditasi Baik Sekali

Lembaga Akreditasi Mandiri Hukum (LAM-HUKUM) & BAN-PT

Gedung Kampus dan Ruang Pascasarjana UM Buton

Landasan Strategis

Visi, Misi & Tujuan Pendidikan

Arah kiblat pengembangan akademik dan capaian institusional jangka panjang.

Visi Program Studi

“Menjadi Program Studi Magister Hukum yang unggul, profesional, dan berkarakter maritim berlandaskan nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan di tingkat nasional pada tahun 2030.”

Misi Program Studi

Menyelenggarakan proses pembelajaran magister hukum yang adaptif, bermutu tinggi, dan berorientasi pada kemahiran analitis hukum kontemporer.
Melaksanakan riset sosio-legal bertaraf nasional dan internasional dengan fokus unggulan pada hukum maritim, pesisir, dan tata ruang kepulauan.
Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui advokasi kebijakan, penyuluhan hukum, dan pendampingan masyarakat hukum adat pesisir.
Menginternalisasikan nilai-nilai moralitas Al-Islam Kemuhammadiyahan dalam pembentukan integritas intelektual magister hukum.

Profil Capaian Lulusan (Graduate Learning Outcomes)

Praktisi Hukum & Advokat Maritim

Mampu memberikan jasa konsultasi, litigasi, dan mediasi dalam sengketa hukum perkapalan, perikanan, serta sengketa agraria kepulauan dengan integritas tinggi.

Perancang Regulasi & Kebijakan Daerah

Memiliki keahlian menyusun naskah akademis rancangan peraturan perundang-undangan (perda/pergub) yang responsif terhadap tata ruang wilayah pesisir.

Aparat Penegak Hukum Berkeadaban

Hakim, jaksa, dan perwira kepolisian yang menguasai pembaharuan hukum acara pidana serta pendekatan keadilan restoratif berlandaskan moralitas Al-Islam Kemuhammadiyahan.